Penagihan Tunggakan PKB Door To Door
Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, juga merupakan faktor penting untuk mewujudkan Otonomi Daerah. Pajak merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang sangat dominan, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Tunggakan Pajak adalah . . .
Lanjut membaca
Strategi Penerimaan Retribusi Daerah Prov. Sulut
Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Provinsi Sulawesi Utara, yang adalah sebagai Koordinator Pendapatan Daerah, terus berupaya dalam rangka menggali . . .
Lanjut membaca
Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah
Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menjelaskan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Olvie Atteng, SE, M.Si, selaku koordinator pendapatan daerah, melalui Bidang Pendapatan . . .
Lanjut membaca
Rekapitulasi Target Dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2018 posisi sampai dengan tanggal 3 Februari 2018: Realisasi Pajak Daerah yang dikelola Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sampai dengan 3 Februari 2018 sebesar Rp.86.216.466.123 dengan Target Tahun 2018 sebesar Rp.1.000.049.416.000 atau 8,62% sedangkan target harian s.d 3 Februari 2018 sebesar Rp. 94.207.553.681 belum mencapai target sebesar Rp.7.991.087.558 atau . . .
Lanjut membaca
BP2RD Terima Kunjungan Kerja DPRD Prov. Sumbar
Kepala BP2RD Olvie Atteng, SE, M.Si, menerima Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai Komisi terkait dalam rangka Pembahasan Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda No. 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Bahan Bakar pada hari Kamis 18 Januari 2018, bertempat di Rupat Kaban BP2RD. Pembahasan meliputi masukan dan informasi terhadap materi Ranperda terutama masalah tarif Pajak . . .
Lanjut membaca